Bencana Hidrometereologi Jadi Pemicu Naiknya Pengangguran di Aceh

ACEH – Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tanggal 5 Mei 2026, jumlah kemiskinan di Aceh pada Februari 2026 meningkat sebanyak 7.430 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tercatat komposisi angkatan kerja pada Februari 2026 terdiri atas 2,5 juta penduduk yang bekerja dan total kemiskinan kini mencapai sekitar 156.230 orang. Jika dibandingkan Februari 2025, penduduk yang bekerja pada Februari 2026 mengalami penurunan sebanyak 55.340 orang dan penurunannya meningkat sebanyak 7.430 orang.

Kepala BPS Aceh, Agus Andria, menyebutkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada Februari 2026 sebesar 5,88 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 5,50 persen.

“Artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima hingga enam orang yang menganggur,” kata Agus dalam siaran pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BPS Aceh, Selasa (5/5).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, Akmil Husen, SE, M.Si, mengungkapkan peningkatan curah hujan pada periode tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Menurutnya, dari 3 provinsi yang mengalami bencana hidrometeorologi, Aceh merupakan provinsi dengan wilayah terdampak yang paling besar (Aceh : 18 Kab/Kota, Sumut : 10 Kab/Kota dan Sumbar 5 Kab/Kota). Beberapa wilayah di Aceh yang terdampak merupakan lokasi industri terutama sektor perkebunan. Hingga kini bahkan masih banyak perusahaan yang belum kembali beroperasi secara normal pascabencana.

“Banyak perusahaan yang belum bisa beroperasi lagi, sehingga banyak pekerja termasuk yang berwirausaha, juga belum bisa kembali bekerja akibat dampak bencana hidrometeorologi,” ujar Akmil kepada Media, Rabu (6/5).

Selain faktor bencana, ia menyebut rendahnya investasi di Aceh juga menyebabkan terbatasnya pembukaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor formal.

Di tengah kondisi tersebut, Disnakermobduk Aceh saat ini mengandalkan program dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menekan angka kemiskinan. Hal ini disebabkan pada tahun 2026 menunda belum dapat menjalankan program pelatihan maupun pemagangan secara mandiri akibat efisiensi anggaran.

“Untuk tahun ini, dampak efisiensi anggaran membuat kami belum bisa melaksanakan pemagangan maupun pelatihan. Namun, kami tetap terus berupaya dengan mendukung mitra kerja kami menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan mampu terserap di dunia kerja. Mudah-mudahan tahun depan, kami bisa kembali menjalankan program-program tersebut,” katanya.

Akmil menjelaskan, program yang dijalankan bersama Kemnaker antara lain program magang hub bagi lulusan freshgraduate dari jenjang D-1 hingga S1. Program ini memberikan kesempatan magang di berbagai perusahaan, baik di dalam maupun luar daerah, dengan pembiayaan dari Kemnaker.

Selain itu, terdapat pula program karya padat yang difokuskan pada wilayah terdampak bencana, melalui pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan.

“Magang hub tahun 2026 ditargetkan menjangkau lebih dari 2.000 orang, sementara program padat karya di daerah bencana sekitar 3.500 lebih,” tutur Akmil.

Ia berharap masa depan iklim investasi di Aceh semakin membaik sehingga mampu membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Pihaknya juga berharap ke depan tersedia anggaran untuk mendukung upaya penciptaan tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, baik di daerah, luar daerah, maupun luar negeri.

“Mudah-mudahan iklim investasi semakin membaik, sehingga putra-putri Aceh bisa bekerja dan mendapatkan hak-hak pekerja. Kami juga berharap ke depan tersedia anggaran untuk menciptakan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” demikian Akmil