Kaya di Atas Kertas, Melarat di Dunia Nyata: Ironi Salah Sasaran Desil

REDAKSI – Di atas kertas, sistem Desil adalah puncak efisiensi birokrasi. Dengan membagi penduduk ke dalam 10 fraksi kesejahteraan, pemerintah merasa telah memegang peta presisi untuk menyalurkan subsidi. Namun di lapangan, peta ini sering kali menyesatkan.

Kita sedang menghadapi fenomena “Kebutaan Data”, di mana angka-angka statistik lebih dipercaya daripada rintihan warga di gang-gang sempit.

Dosa Terstruktur dalam Pendataan
Mengapa bantuan sering salah alamat? Ada “dosa” yang sering terulang dalam mekanisme penentuan desil.

Indikator yang Ketinggalan Zaman: Sistem sering kali masih menggunakan parameter fisik yang bias. Seseorang yang menempati rumah tembok (meskipun itu rumah peninggalan orang tua yang sudah retak) sering otomatis masuk ke Desil 4 ke atas. Padahal, dapur mereka tidak lagi mengepul. Ini adalah hukuman bagi mereka yang mencoba menjaga martabat fisik huniannya.

Verifikasi sering kali hanya menjadi formalitas di balik meja. Petugas sering terjebak pada input data tanpa melakukan cross-check kualitatif. Akibatnya, Desil 1-3 (kelompok sasaran utama) justru diisi oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan informan lokal, sementara si miskin yang penyendiri terlupakan.

Perbedaan antara Desil 3 (layak bantuan) dan Desil 4 (tidak layak) sering kali sangat tipis. Seorang buruh harian yang penghasilannya hanya selisih Rp50.000 dari batas atas bisa kehilangan hak subsidi listrik, kesehatan, dan pendidikan. Ini adalah ketidakadilan sistemik yang menciptakan kemiskinan baru.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis desil tidak boleh dianggap sebagai kitab suci yang tak bisa diganggu gugat. Jika kita hanya terpaku pada angka, kita sedang melegitimasi ketidakadilan.

Solusi Radikal yang Dibutuhkan:

Audit Sosial Independen: Jangan biarkan pemerintah daerah memeriksa datanya sendiri. Libatkan akademisi dan aktivis sosial untuk melakukan audit acak.

Tombol Sanggah yang Responsif: Masyarakat harus diberikan akses mudah untuk menyanggah status desil mereka dengan bukti-bukti riil yang diproses cepat, bukan birokrasi yang berbelit-belit.

Humanisasi Data: Berhenti melihat warga hanya sebagai unit ekonomi. Integrasikan variabel beban keluarga (jumlah anak sekolah, tanggungan lansia, atau anggota keluarga yang sakit kronis) secara lebih dominan dalam algoritma desil.

Manusia Bukan Statistik
Kebijakan yang hanya berbasis angka tanpa empati adalah kebijakan yang cacat sejak dalam pikiran. Selama “Desil” hanya dianggap sebagai kolom di aplikasi Excel, maka selama itu pula bantuan akan terus singgah di pintu yang salah.

Pemerintah tidak boleh hanya bangga dengan serapan anggaran, tetapi harus mulai gelisah dengan air mata mereka yang terdepak dari sistem hanya karena salah label di komputer.