Gubernur Muzakir Manaf: Penghapusan Barcode Demi Kenyamanan Bersama

ACEH – Pengisian Barcode Bahan Bakar Minyak kini sedang viral di Aceh, kembali menjadi perbincangan hangat di warung kopi hingga dunia maya. Ini merupakan kali kedua boomingnya pembahasan barcode BBM di Bumi Serambi Mekah.

Sebelumnya, saat akan diperkenalkan pada tahun 2022 lalu, barcode menjadi perbincangan. Saat itu, Aceh, Bintan dan Batam menjadi daerah percontohan pemberlakuan barcode BBM.

Kini, 3 tahun pasca pemberlakuan, barcode BBM viral kembali di Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dalam berbagai acara usai dilantik Rabu (12/2) lalu, menegaskan mencabut penggunaan barcode BBM di seluruh Aceh. Dalam setiap Perayaannya pada estafet pelantikan bupati dan wali kota, pria yang akrab disapa Mualem itu selalu menegaskan hal tersebut.

“Barcode itu membentuk petugas SPBU kaku tak memiliki pertimbangan dan rasa simpati,” ucap Mualem, di ruang VIP Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam, usai melantik Wali Kota setempat.

“Dalam beberapa kejadian yang kebetulan saya ada di sana, sungguh miris. Ada 2 warga masyarakat mendorong mobil pick upnya yang kehabisan BBM ke SPBU. Namun petugas SPBU menolak mengisi BBM karena tidak memiliki barcode,” ujar Mualem.

“Sistemnya dibangun untuk menjadikan orang seperti robot, tak ada empati dengan kelelahannya dua orang tadi mendorong mobilnya yang kehabisan BBM, tak ada belas kasihan. Seharusnya, petugas SPBU bisa mengisi Rp100 ribu atau Rp200 ribu agar pemilik kendaraan bisa pulang ke rumah tanpa harus mengemudikan mobil. Tapi, karena sistem yang dibangun, para petugas bertindak seolah-olah robot, tak ada rasa belas kasihan, tak ada simpati,” sambung Mualem.

Mualem juga menceritakan, dirinya pernah mengalami kasus serupa. Dirinya pernah kehabisan BBM dan tidak bisa mengisi BBM karena ketiadaan barcode.

“Mobil saya menggunakan pertamax dan kehabisan BBM. Saat saya ke SPBU, BBM jenis pertamax kosong, pertamax turbo tidak tersedia. Saya minta diisikan pertalite, secukupnya saja agar saya bisa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Tapi petugas SPBU menolak karena saya tidak memiliki barcode. Aturannya terlalu kaku,” ungkap Mualem.

Gubernur juga mencontohkan beberapa kasus di daerah lain di luar Aceh, terjadi konflik antara petugas SPBU dan konsumen yang tidak dilayani karena si konsumen tidak memiliki barcode BBM.

“Jadi, penghapusan barcode adalah salah satu solusi menghilangkan konflik di SPBU dan membuat nyaman masyarakat khususnya konsumen dan petugas SPBU,” pungkas Gubernur Aceh. []