Wasit Jangan Ikut Bermain

Oleh FIRZAN SYAHRONI, Wartawan Jawa Pos

HASIL penelitian The Republic Institute ini bisa menggambarkan betapa sentralnya peran KPU dan Bawaslu dalam mencegah konflik pemilu. Lembaga survei dan konsultan politik itu mengungkap data tentang sembilan variabel yang sering menjadi pemicu konflik pemilu. Posisi teratas adalah penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, yang tidak netral. Angkanya mencapai 74,6 persen. Jika mengacu pada hasil survei tersebut, KPU dan Bawaslu justru rentan menjadi penyebab utama perselisihan pemilu.

Tanda-tanda konflik akibat ketidaknetralan penyelenggara pemilu itu kini mencuat. Menjelang penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 yang rencananya dilaksanakan hari ini, sejumlah anggota KPU daerah membuka suara. Mereka mengaku mendapat instruksi dari pusat dan provinsi untuk merekayasa data hasil verifikasi faktual. Hasil verifikasi yang semula tertulis tidak memenuhi syarat (TMS) mendadak diubah menjadi memenuhi syarat (MS). Tujuannya, parpol tertentu bisa lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Intervensi itu membuat sejumlah komisioner di daerah menyomasi KPU pusat. Para komisioner KPU pusat dan provinsi tentu saja membantah tuduhan tersebut. Mereka mengatakan bahwa proses verifikasi telah sesuai aturan.

Intervensi semacam itu, kalaupun ada, biasanya memang sulit dibuktikan. Sebab, titipan-titipan politik sering kali tidak meninggalkan jejak. Para pemain politik sudah lihai dan berpengalaman. Mereka juga sering memanfaatkan jasa perantara agar manuvernya lebih aman.

Andai dugaan rekayasa data itu benar, sungguh sangat disayangkan. Proses demokrasi bisa tercoreng. Sebab, KPU dan Bawaslu adalah ujung tombak pemilu yang menjadi teladan demokrasi. Mereka adalah wasit yang seharusnya menjadi penengah. Wasit yang menjunjung tinggi netralitas dan independensi di tengah sengitnya kontestasi politik nasional.

Jika seorang wasit telah menunjukkan tanda-tanda tidak netral, sebaiknya dia segera diganti. Sebab, mempertahankan wasit seperti itu akan menghasilkan permainan kotor dan tidak profesional. Jika proses verifikasi faktual saja sudah bermasalah, legitimasi hasil Pemilu 2024 bakal rentan dipersoalkan.

Jabatan komisioner KPU dan Bawaslu memang rentan godaan. Terutama dari partai politik atau pasangan calon yang ingin tampil sebagai pemenang politik. Para anggota KPU dan Bawaslu adalah orang-orang yang tahu seluk-beluk pemilu. Mereka tahu mana saja celah yang bisa dimanfaatkan dengan aman. Orang-orang seperti itu sangat dibutuhkan parpol maupun kandidat kepala daerah. Karena itu, sejumlah parpol akhirnya merekrut mantan anggota KPU-Bawaslu. Mereka diberi posisi strategis di struktural partai. Ada juga yang dipercaya memimpin tim pemenangan pasangan calon tertentu. (*)