Persiapkan Manajemen Rekrutimen Badan Adhoc, KIP Pidie Jaya Diundang Mengikuti Rakornas KPU RI di Kendari

TIMES NEWS ACEH – Tgk Muhammad Yusuf, S Pd Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KIP Pidie Jaya diundang dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan tema “Kesiapan Tenaga Sumber Daya Manusia di KPU Dalam Menghadapi Pemilu 2024” yang digelar di Hotel Claro Sulawesi Tenggara (19-10-2022).

Tgk Muhammad Yusuf menjelaskan selain dirinya dari KIP Pidie Jaya juga turut diundang  Operator SIAKBA dan SIMPEG KIP Pijay Safrizal.

“Acara ini berlangsung dari tanggal 19-22 Oktober 2022 dan tentunya sangat penting dalam rangka untuk mempersiapkan rekrutmen Badan Adhoc di tingkat kecamatan, desa maupun kelurahan.,” sambungnya

Tgk Muhammad Yusuf menambahkan data yang lengkap sangat diperlukan untuk menata organisasi semakin solid, terorganisir, ‘managable’ dalam rangka meningkatkan layanan KPU pada Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Sementara itu terkait dengan SIMPEG, Tgk Muhammad Yusuf mengatakan akan ada berbagai informasi yang berhubungan dengan anggota KPU, seperti daftar riwayat hidup, keahlian atau kemampuan yang dimiliki,  pelatihan yang pernah diikuti oleh seluruh anggota KPU beserta jajaran, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota.

“Data dan informasikan  diperlukan untuk proses seleksi kepegawaian, promosi, mutase. Datanya sudah tersedia, semua semua tertib, lengkap, dan kemudian kita tidak perlu meminta data kepada pihak lain,” paparnya.

Hadir dalam acara tersebut Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Mochammad Afifuddin,  Yulianto Sudrajat dan August Mellaz bersama Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno hadir dan membuka kegiatan tersebut.

Dalam sambutan pengarahan, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengingatkan terkait proses rekrutmen badan ad hoc yang akan dimulai dalam waktu dekat. Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan dimulai 15 November 2022 sampai 1 Januari 2023.

” Selanjutnya mulai 1 Desember sampai dengan 15 Januari 2023 adalah pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa. Sementara pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dilakukan awal tahun 2024,” ulasnya.

Hasyim Asy’ari menambahkan Tentu ini menjadi tugas berat kita, terutama teman-teman di tingkat kabupaten/ kota untuk pembentukan badan ad hoc. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mempersiapkan pembentukan badan ad hoc di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa dan kelurahan.

Turut hadir, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung,  Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima, Plt Deputi Dukungan Administrasi, Pejabat Eselon II dan jajaran Setjen KPU, Ketua, Anggota, Kepala Bagian, Kepala Subbagian yang menangani Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dan Operator SIAKBA KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota se-Indonesia. (Hab)