TIMES NASIONAL – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan jika pihaknya menolak adanya perubahan sistem pemilu yang tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia berharap agar sistem pemilu tetap menggunakan sistem proporsional secara terbuka.
Menurutnya, perubahan sistem pemilu di saat proses tahapan pemilu sudah berjalan dinilai tidaklah bijak. Perubahan tersebut akan mengacak-acak perencanaan dan sistem yang sudah dirancang semua pihak yang terlibat.
“Sistem proporsional tertutup berpotensi akan menggerus hak dan kebebasan rakyat untuk memilih wakilnya di legislatif secara langsung dalam pemilu,” kata Syaikhu dalam pidato politiknya di acara penutupan Rakernas PKS 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (23/2/2023).
“Ibarat membeli ‘kucing dalam karung’, nasib kita lima tahun mendatang dipertaruhkan oleh seorang caleg di mana rakyat tidak tahu siapa namanya, serta apa visi misi dan program kerjanya,” tambahnya.
Dikatakan Syaikhu, setiap sistem Pemilu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun untuk saat ini mempertahankan sistem pemilu agar tetap proporsional terbuka atau coblos caleg merupakan pilihan yang tepat dan terbaik.
Ia menambahkan, jika PKS selalu konsisten memperjuangkan penolakan terhadap wacana perubahan tersebut dengan menjadi salah satu pihak terkait di MK terkait judicial review.
“PKS menjadi salah satu pihak terkait di MK terkait judicial review sistem pemilu. Semoga Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi mampu mengambil keputusan bijak untuk tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka,” tutupnya.
TIMES NASIONAL | EDO